Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring mengatakan tak terpengaruh dengan isu reshuffle menteri. Bagi mantan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, informasi soal ini hanya datang dari presiden.
"Ini [reshuffle] kita harus mendengarkan presiden dan wakil presiden. Menteri harus dengarkan itu. Kalau dengar yang lain-lain, setiap hari bisa di-reshuffle sepuluh kali," kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring usai acara peringatan Haru Bhakti Postel di Jakarta, Minggu 26 September 2010.
Sejauh ini, kata dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum pernah menyinggungnya dalam kabinet. "[Soal] Resuffle itu, di istana, baik Presiden tidak ada menyampaikan hal itu," kata dia.
Untuk itu, mantan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta kepada semua pihak untuk tidak melakukan manuver politik dengan menghembuskan isu reshuffle menteri. "Saya menghimbau kepada semua pihak, saat ini bukan waktunya kita manuver politik," kata dia.
Dia mengatakan saat ini masa kampanye dan pemilu telah usai. Sekarang, kata dia, saatnya pemerintah fokus bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Manuver ini bisa menyebabkan instabilitas," kata dia. "Kalau terjadi instabilitas, yang rugi semua pihak, presiden rugi, partai rugi, koalisi rugi, bangsa rugi."
Menurut Tifatul, terbentuknya pemerintahan SBY bukanlah hasil kerja satu partai saja. Namun, terbentuknya pemerintahan SBY itu merupakan hasil kerja dari partai-partai koalisi. Sehingga, kata dia, tidak ada yang boleh merasa paling berjasa dalam memenangkan SBY-Boediono dalam pemilihan presiden. "Hargai ini [kerja koalisi], itu maksud saya," kata dia.
"Jadi, saya mengimbau adanya kematangan berpolitik, jadi tidak hanya melempar-lempar isu. Itu tanggapan saya."
Lantas, apakah Tifatul tidak khawatir jika reshuffle itu menimpa dirinya sebagai Menkominfo? "Saya tidak khawatir, silakan saja," kata dia.
Isu ini digulirkan beberapa politisi partai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Demokrat. Diantaranya: anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok dan Achsanul Qosasi.
• VIVAnews
0 komentar:
Posting Komentar