Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah menilai wacana referendum yang dilontarkan Sultan Hamengku Buwono X baru lontaran semata. Menurutnya, Demokrat masih melihat perkembangan apa yang lebih baik untuk sistem penentuan kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Partai Demokrat masih melihat mana yang lebih baik bagi Yogyakarta dan juga keutuhan nasional," kata Jafar usai sebuah diskusi di Jakarta, Rabu, 29 September 2010.
Menurut Jafar, ada dua pendapat berkembang seputar Rancangan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta yakni apakah gubernur dan wakil gubernur dipilih secara langsung ataukah ditetapkan seperti sebelumnya. Pandangan pertama berpendapat, gubernur dan wakil gubernur juga harus dipilih melalui pemilihan kepala daerah sebagaimana provinsi lain.
Jadi, Demokrat setuju atau tidak referendum untuk Yogyakarta? "Partai Demokrat belum keluarkan sikap setuju atau tidak," kata Jafar.
Aspirasi di Yogya
Sementara itu, Paguyuban Dukuh (Pandu) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menegaskan tetap menginginkan kursi untuk jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dengan jalan penetapan dan bukannya pemilihan kepala daerah seperti provinsi lain di Indonesia.
“Pandu tetap konsisten dan menjadi siap menjadi benteng terakhir Keistimewaan Yogyakarta dengan penetapan Sultan sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur DIY. Tidak ada kata pemilihan,” kata Sulistyo Admojo, Ketua Paguyuban Dukuh (Pandu), Kabupaten Bantul, DIY, Rabu, 29 September 2010.
Mengenai siapa Sultan dan Paku Alam yang nantinya akan duduk sebagai gubernur dan wakil gubernur diserahkan mekanisme tersebut kepada internal keraton Yogyakarta dan keraton Pakualaman. Mengenai bagaimana caranya agar kursi gubernur dan wakil gubernur dilakukan dengan cara penetapan, Sulis menyatakan, “Itu bukan wewenang kami apakah referendum atau cara yang lain."
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bantul, DIY, Agus Subagyo, menyatakan mendukung langkah Sultan menuntut referendum agar tidak terjadi polemik. “Itu justru salah satu alternatif jalan, jika nantinya terjadi kebuntuan untuk menentukan pemilihan atau penetapan untuk kursi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY,” katanya.
Lebih lanjut Agus menyatakan dengan melaksanakan referendum atau bertanya langsung kepada rakyat DIY sama artinya dengan pemilihan untuk menentukan penetapan atau pemilihan. “Di Golkar dulu juga pernah membagikan angket kepada masyarakat tentang siapa yang layak menjadi ketua umum Partai Golkar. Langkah itu sama dengan langkah yang ditawarkan oleh Sultan untuk mengakhiri polemik yang terjadi di DIY maupun di pemerintah pusat."
0 komentar:
Posting Komentar