10 Alasan Kita Harus Kasihan Kepada Malaysia

Tirai Maya -  Kali ini ada berita yang kurang sedap yang kita dengar yaitu Tari Tor-tor Asli Batak (INDONESIA) Diklaim Malaysia. Kalau belum tahu beritanya coba baca dulu Tari Tor-tor Asli Batak (INDONESIA) Diklaim Malaysia .

Malaysia selalu bikin ulah dengan indonesia. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membakar kemarahan anda terhadap Malaysia. Sebaliknya, kita mungkin sedikit perlu berempati kepada tetangga kita itu yang nyaris tidak punya identitas.

Peace, dan cobalah kita berjiwa besar karena kita adalah bangsa besar, jauh lebih besar dan dahsyat dari Malaysia atau negara-negara kecil lain di dunia. Silakan anda baca tulisan di bawah.
1. Kemerdekaan Malaysia diberi oleh Inggris

Indonesia lahir dan jadi bangsa terbesar di dunia dengan cara yang heroik, mengusir bangsa-bangsa imperialis terbesar dunia, Belanda, Inggris, Jepang. Sukarno, Hatta, Jenderal Sudirman, Bung Tomo, sejarah Indonesia penuh dengan pahlawan-pahlawan besar. Malaysia merdeka dikasih Inggris.

Baca kutipan dari Majalah Time di tahun 1957 tentang kemerdekaan Malaysia :

“The Malayans .. though the curiously un-enthusiastic calm with which they received their independence was attributed by British residents to the fact that it was ‘handed to them on a platter.’”

Warga Malaysia tidak antusias karena kemerdekaannya seperti diberi oleh kerajaan Inggris.

Time Magazine, “Malaya, A New Nation”.

2. Pusat budaya Melayu adalah Sumatra, Bukan Malaysia.

Melayu awalny! a berpusat di Kerajaan Melayu dan Sriwijaya yang berpusat di J! ambi dan Palembang. Dasar kebudayaan Malaysia cuma Melayu itupun kalah sama Sumatra. Lagu-lagu, tarian, dan karya sastra Melayu di Sumatra jauh lebih kaya. Dan kebudayaan Melayu hanyalah salahsatu dari ribuan budaya Indonesia yang sangat unggul dan kaya. Makanya Malaysia suka meng-copy-paste kebudayaan lainnya termasuk Indonesia, China, dan India.

3. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Vs Malaysia

Lagu kebangsaan Indonesia adalah salahsatu lagu kebangsaan paling heroik di dunia, dan selalu dinyanyikan bangsa Indonesia dengan penuh rasa kebanggaan. Lagu kebangsaan Malaysia, ternyata cuma hasil jiplakan lagu orang.

4. Ekonomi Indonesia akan jadi jauh lebih besar dari Malaysia

Juni 2009 kemarin Morgan Stanley menyatakan Indonesia akan menjadi The Next BRIC, Brazil, Rusia, India, China, dan Indonesia, dan mempunyai potensi menjadi salahsatu ekonomi terkuat di dunia. Indonesia diundang secara khusus di pertemuan eksklusif negara-negara industrial G-! 8, dan menjadi anggota dari G-20. Malaysia tidak pernah diundang (Singapura aja tidak diundang!).

5. Ketergantungan Malaysia Pada Indonesia.

Ekonomi Malaysia tergantung dengan Indonesia. Walaupun TKI cuma kuli kasar, ekonomi Malaysia akan langsung kolaps kalau tidak ada mereka.

6. Malaysia, Bosan! (Bukan ”Malaysia, Bisa!”).

Malaysia adalah negara paling membosankan di dunia. Tidak banyak hal-hal menarik pernah terjadi di Malaysia. Berita paling seru di Malaysia adalah kasus sodomi Anwar Ibrahim.

7. Malaysia Super Corridor

Malaysia pernah bikin jaringan internet canggih Malaysia Multimedia Super Corridor yang sangat mereka banggakan. Indonesia punya Onno Purbo, dan Onno Purbo diundang jadi pembicara di CERN, European Organization for Nuclear Research, tempat kelahiran WWW di dunia.

8. Dominasi Lagu Indonesia di Malaysia

Lagu-lagu Indonesia mendominasi Malaysia, sampai-sampai para peny! anyi dan produser lagu Malaysia yang keteteran, ”Persatuan k! aryawan industri musik Malaysia” (Karyawan), meminta Kementrian Komunikasi Malaysia segera membatasi pemutaran lagu-lagu Indonesia. Lagu-lagu Malaysia sendiri benar-benar menyedihkan dan tidak bermanfaat bagi umat manusia.

”Penyanyi rock terkenal Malaysia Amy Search mengatakan kepada pers, jika jam 10 malam ke atas Malaysia sudah seperti Jakarta karena semua radio menyiarkan lagu-lagu Indonesia hingga dinihari”.

Laporan AntaraNews September 2008, Lagu Indonesia Bakal Dibatasi di Radio Malaysia.

9. Malaysia Belum bisa Demokrasi.

Malaysia masih negara otoriter, tokoh seperti Anwar Ibrahim saja dituduh sodomi secara resmi oleh pemerintahnya sendiri. Dan sebaliknya adalah sebuah keajaiban besar, bahwa sebuah bangsa yang sebesar dan sekompleks Indonesia, justru sudah mampu membangun sistem demokrasi yang baik dan damai.

10. Malaysia Truly Buaya.

Turis Malaysia datang ke Indonesia dan menikmati keindahan alam Indonesi! a. Turis Indonesia datang ke Malaysia karena ketipu. (Masak orang Indonesia jalan-jalan ke Malaysia mau lihat reog sama tari Pendet?!) (tm) Sumber 

Read more »

Written by: Paling Seru

Paling Seru, Updated at: 13.15

PPP Dukung Gubernur DIY Tak Dipilih Lewat Pilkada

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung usulan Gubernur Yogyakarta ditetapkan secara otomatis tanpa melalui Pilkada.

“Tentang RUU DIY saya minta Fraksi PPP DPRRI untuk tidak ragu-ragu mendukung gubernur dan wagub DIY dijabat oleh Sri Sultan HB dan Sri Paku Alam dengan cara penetapan secara otomatis, bukan dipilih,” ujar Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saefuddin kepada wartawan INILAH.COM, Jumat (1/10) malam.

Lukman juga menegaskan bahwa penetapan secara otomatis adalah langkah yang sesuai dengan konstitusi dan sisi histori perjuangan kemerdekaan Indonesia.

“Sikap ini bukan hanya didukung oleh Pasal 18 UUD NRI 1945, juga dibenarkan oleh fakta sejarah bergabungnya Kesultanan Yogya & Kadipaten Pakualaman sebagai dua negara yang berdaulat ke dalam RI segera sesudah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia," terang wakil ketua MPR ini.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono meminta agar dilakukan referendum terkait mekanisme penetapan gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta yang belum final dalam RUU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). [*/mah

Read more »

Written by: Paling Seru

Paling Seru, Updated at: 13.27

Sultan Minta Referendum, Ini Respons Demokrat

Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah menilai wacana referendum yang dilontarkan Sultan Hamengku Buwono X baru lontaran semata. Menurutnya, Demokrat masih melihat perkembangan apa yang lebih baik untuk sistem penentuan kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Partai Demokrat masih melihat mana yang lebih baik bagi Yogyakarta dan juga keutuhan nasional," kata Jafar usai sebuah diskusi di Jakarta, Rabu, 29 September 2010.

Menurut Jafar, ada dua pendapat berkembang seputar Rancangan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta yakni apakah gubernur dan wakil gubernur dipilih secara langsung ataukah ditetapkan seperti sebelumnya. Pandangan pertama berpendapat, gubernur dan wakil gubernur juga harus dipilih melalui pemilihan kepala daerah sebagaimana provinsi lain.

Jadi, Demokrat setuju atau tidak referendum untuk Yogyakarta? "Partai Demokrat belum keluarkan sikap setuju atau tidak," kata Jafar.

Aspirasi di Yogya

Sementara itu, Paguyuban Dukuh (Pandu) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menegaskan tetap menginginkan kursi untuk jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dengan jalan penetapan dan bukannya pemilihan kepala daerah seperti provinsi lain di Indonesia.

“Pandu tetap konsisten dan menjadi siap menjadi benteng terakhir Keistimewaan Yogyakarta dengan penetapan Sultan sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur DIY. Tidak ada kata pemilihan,” kata Sulistyo Admojo, Ketua Paguyuban Dukuh (Pandu), Kabupaten Bantul, DIY, Rabu, 29 September 2010.

Mengenai siapa Sultan dan Paku Alam yang nantinya akan duduk sebagai gubernur dan wakil gubernur diserahkan mekanisme tersebut kepada internal keraton Yogyakarta dan keraton Pakualaman. Mengenai bagaimana caranya agar kursi gubernur dan wakil gubernur dilakukan dengan cara penetapan, Sulis menyatakan, “Itu bukan wewenang kami apakah referendum atau cara yang lain."

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bantul, DIY, Agus Subagyo, menyatakan mendukung langkah Sultan menuntut referendum agar tidak terjadi polemik. “Itu justru salah satu alternatif jalan, jika nantinya terjadi kebuntuan untuk menentukan pemilihan atau penetapan untuk kursi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY,” katanya.

Lebih lanjut Agus menyatakan dengan melaksanakan referendum atau bertanya langsung kepada rakyat DIY sama artinya dengan pemilihan untuk menentukan penetapan atau pemilihan. “Di Golkar dulu juga pernah membagikan angket kepada masyarakat tentang siapa yang layak menjadi ketua umum Partai Golkar. Langkah itu sama dengan langkah yang ditawarkan oleh Sultan untuk mengakhiri polemik yang terjadi di DIY maupun di pemerintah pusat."

Read more »

Written by: Paling Seru

Paling Seru, Updated at: 03.56

Demokrat Setuju Hapus Remisi untuk Teroris

Usulan penghapusan remisi untuk terpidana terorisme mendapat dukungan di parlemen. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustofa mendukung ide yang dilontarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar itu.

"Kembali bahwa terorisme akan semakin kompleks ke depan, makin marak dengan wajah-wajah lainnya, maka efek jera terhadap terorisme itu harus kita coba pertimbangkan," kata Saan di gedung parlemen. "Salah satu yang dapat memberikan efek jera terhadap terorisme itu kan bisa dalam soal remisi," ujar anggota Komisi III DPR itu di Jakarta, Selasa 28 September 2010.

Saan mengatakan, jangan sampai ketika teroris tertangkap, lalu di penjara mendapat remisi yang banyak. "Akhirnya
itu nanti malah akan membuat para teroris akan berpikir ah nggak apa-apa ditangkap toh nanti juga akan bisa dapat remisi," kata Saan.

Nah, maka demi efek jera itu, salah satu caranya dengan tidak memberikan remisi. Apa yang disampaikan Menteri
Hukum dan HAM itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi III apakah perlu teroris diberi remisi atau tidak.
"Secara prinsip menurut saya ini salah satu upaya untuk memberikan efek jera pada terorisme, itu kan bisa kami pertimbangkan," ujar Saan.

Ide penghapusan remisi ini berkembang dari aksi Abu Tholut alias Mustofa alias Imron yang dipenjara karena peledakan bom di Atrium Senen namun bebas sebelum habis masa vonisnya berkat remisi. Abu Tholut kembali beraksi bahkan memimpin pelatihan bersenjata ilegal di Aceh beberapa waktu lalu.

Nama Abu Tholut kembali muncul ketika polisi membongkar jaringan perampok Bank CIMB Niaga di Medan. Abu Tholut diduga yang memerintahkan serangkaian perampokan sehingga polisi lalu menetapkannya sebagai buronan.

• VIVAnews

Read more »

Written by: Paling Seru

Paling Seru, Updated at: 20.00

Polisi Singapura Ingin Tukar Info Soal Terorisme

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) diundang Kepala Polisi Singapura (Singapore Police Force/SPF), Police Commissioner Peter Ng Joo Hee di markas SPF untuk menerima penghargaan dari Kepolisian Singapura.

Penghargaan tersebut terkait penanganan terorisme di Indonesia yang dinilai berhasil.

Terkait hal tersebut Pemerintah Singapura melontarkan keinginannya untuk melakukan kerjasama yang lebih serius guna memerangi teroris.

“Singapura berharap ke depan kerjasama lebih baik lagi ke penerus Kapolri. Tukar menukar informasi intelijen kepolisian serta meningkatkan kerja sama pendidikan dan latihan,” ujar Wakil Kepala Divisi Humas Polri Brigjen I Ketut Untung Yoga Ana dalam pesan singkatnya, Senin 27 September malam.

Lebih lanjut jenderal bintang satu ini menambahkan bahwa Kapolri juga sempat menjelaskan tentang penanganan terorisme di Indonesia.

“Kapolri jelaskan perkembangan kasus teror yang ditangani di Indonesia yang terakhir,” sambungnya.

Selain itu, Kapolri menyampaikan penanganan terorisme di Indonesia ketika melakukan pertemuan dengan Minister of Home Affairs (Menteri Dalam Negeri) Singapura yang digelar pada pukul 10.45 waktu setempat.

“Mereka menghargai keberhasilan Polri dan SPF berterima kasih atas kerjasama selama ini dalam memerangi Trans National Crime (teror, narkotika, human traficking, cyber crime),” akunya.

Untuk diketahui, penghargaan yang diterima Kapolri dari pemerintah Singapura yaitu “The Distinguished Service Order” atau “Darjah Utama Bakti Cemerlang”.
(okezone)

Read more »

Written by: Paling Seru

Paling Seru, Updated at: 17.24

DPR Belum Terima Nama Calon Kapolri

Nama Nanan Soekarna dan Imam Sudjarwo telah marak disebut-sebut sebagai calon Kapolri yang akan diusulkan Presiden kepada DPR. Namun sampai saat ini, surat resmi dari pemerintah mengenai usulan nama calon kapolri tersebut belum juga diterima anggota dewan.

Wakil ketua DPR Pramono Anung menduga, belum diajukannya nama calon Kapolri karena presiden sedang mempertimbangkan siapa yang bakal diajukan. "Harusnya sudah bisa segera diajukan. Mungkin ada pertimbangan mengenai angkatan, menyangkut lokomotif yang akan berjalan. Pertimbangan itulah yang mungkin dilakukan oleh Presiden," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 27 September 2010.

Pram menambahkan, DPR menyadari sepenuhnya bahwa pengajuan nama calon Kapolri merupakan hak preogratif Presiden. Tentunya, hal itu tidak perlu lagi diperdebatkan.

Namun ia mengingatkan agar Presiden juga mempertimbangkan waktu bagi DPR untuk mendalami calon yang diajukan tersebut. "Seyogianya, presiden juga memberikan waktu yang cukup bagi DPR untuk mendalami sepenuhnya siapa pun yang nanti akan diusulkan," kata Pram.

• VIVAnews

Read more »

Written by: Paling Seru

Paling Seru, Updated at: 02.26

Calon Kapolri, Demokrat Belum Kantongi Satu Nama

Mengenai dua nama calon kepala Polri yang beredar, yakni Komjen Imam Sudjarwo dan Komjen Nanan Soekarna, Fraksi Partai Demokrat belum mencondongkan diri kepada salah seorang dari kedua nama tersebut.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Djafar Hafsah mengatakan, masih ada kemungkinan nama lain sebagai alternatif kedua. "Fraksi belum dukung satu pun nama," kata Djafar di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/9/2010).

Menurut Djafar, baik Imam maupun Nanan memiliki reputasi dan kapasitas yang sama sebagai calon kapolri. Namun, baik Partai Demokrat maupun Setgab belum mengerucutkan dua nama menjadi satu nama calon. "Belum, sama kayak (ketua) KPK, kami belum mengerucutkan satu nama," kata Djafar.

Hal senada disampaikan politisi Partai Demokrat lainnya, Max Sopacua. Menurutnya, secara internal, Partai Demokrat belum pernah membahas mengenai calon kapolri. "Demokrat belum pernah membicarakan kapolri yang akan menjabat, belum pernah ada. Kalau ada berita itu, saya kira itu berita bohong," katanya.

Menurut Djafar, pemilihan calon kapolri adalah hak prerogatif Presiden. "Presiden yang memilih itu nantinya bagian internal yang menjadikan kecocokan pemerintahan berikutnya," imbuh Max.

Max mengatakan, tidak ada masalah yang membuat Presiden menjadi lama dalam mengirimkan nama calon kapolri secara resmi kepada DPR. "Setelah panglima TNI, menyusul kapolri dan jaksa agung. Tidak ada polemik, tidak ada yang aneh-aneh," katanya.

Hingga kini, DPR belum menerima nama calon kapolri secara resmi dari Presiden. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyampaikan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono boleh mengajukan satu atau dua nama calon kapolri untuk diuji oleh parlemen.

(kompas)

Read more »

Written by: Paling Seru

Paling Seru, Updated at: 01.01

Demokrat Tak Pernah Dorong Imam Jadi Kapolri

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua membantah kabar yang menyebut partainya merekomendasikan Komjen (Pol) Imam Sudjarwo menjadi Kapolri.

Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait pergantian pucuk pimpinan di Polri.

“Saya kira sampai hari ini Demokrat tidak pernah membicarakan calon Kapolri entah itu siapa pun. (Pilihan) itu hak presiden," kata Max kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/9/2010).

Menurutnya, dua nama yang diusulkan Kapolri yakni Imam dan Nanan Sukarna adalah calon terbaik. Soal keterlambatan pengajuan nama ke DPR menurut Max adalah sesuatu yang wajar.

"Dua nama itu sudah valid, presiden tinggal memilih. Setelah Panglima TNI menyusul Kapolri dan jaksa agung," katanya.

Disinggung adanya calon lain selain Imam dan Nanan yang tengah ditimbang presiden, Max menolak berkomentar. "Kalau ada calon lain itu calon dari surga kali," katanya lantas tertawa.

Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengaku mendapat informasi Partai Demokrat ikut merekomendasi para calon Kapolri. Disebutkan Demokrat telah menyodorkan tiga nama ke Presiden. Salah satunya adalah Komjen (Pol) Imam Sudjarwo.

Read more »

Written by: Paling Seru

Paling Seru, Updated at: 18.00

SBY Tak Akan Ambil Jaksa Agung dari Parpol

Staf Khusus Presiden Heru Lelono justru berpendapat berbeda soal calon jaksa agung. Heru menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan tidak akan memilih Jaksa Agung dari partai politik.

Akan tetapi, kata dia, SBY tetap mempertimbangkan nama-nama dari eksternal Kejaksaan Agung. “Yang pasti Presiden SBY tidak akan memilih Jaksa Agung dari partai politik,” kata Heru Lelono, di Jakarta, Minggu (26/9/2010).

Munculnya nana-nama calon dari eksternal Kejaksaan Agung, menurut dia, akan menjadi pertimbangan presiden. Mengingat, ada sejumlah nama yang beredar seperti mantan Direktur Transpancy Internasional Indonesia (TII) Todung Mulya Lubis, Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman yang digadang-gadangkan sebagai Jaksa Agung.

“Pasti Presiden Yudhoyono akan mempertimbangkan calon dari luar juga,” tutur Heru.
(okezone/Koran SI/)

Read more »

Written by: Paling Seru

Paling Seru, Updated at: 14.26

Demokrat: Kita Tidak Butuh Jaksa Agung Burung Merak

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan bahwa penunjukkan Jaksa Agung merupakan hak prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Karena itu jangan pernah menekan SBY dalam pengangkatan Jaksa Agung.

"Jangan Presiden didesak-desak dengan cara-cara politik untuk mengangkat atau tidak mengangkat Jaksa Agung dari latar tertentu. Itu sungguh tidak elok," kata Anas Urbaningrum dalam keterangannya kepada wartawan VIVAnews.com.

Anas menekankan, kursi Jaksa Agung merupakan hak 'istimewa' yang dimiliki Presiden. Maka itu, jangan sekali-kali menekan Presiden untuk menentukan pilihannya.

Demokrat sebagai partai pendukung pemerintah memiliki enam kriteria untuk pengganti Hendarman Supandji. "Hemat saya, kita butuh Jaksa Agung yang bertipe pekerja keras. Bukan tipe burung merak,"

Menurut Anas, ada lima kriteria sekaligus agenda pokok Jaksa Agung untuk periode mendatang. Pertama, mampu membina institusi kejaksaan dan menggugah spirit para jaksa untuk bekerja yang terbaik.

Kedua, mampu mengakselerasi reformasi birokrasi di Kejaksaan Agung. Ketiga, Jaksa Agung baru haru mampu membangun kinerja dan citra yang baik.

"Keempat, dia mampu menjadi teladan bagi anak buahnya," kata Anas. Untuk kriteria dan agenda pokok kelima, Jaksa Agung baru diharapkan dapat fokus dan loyal kepada tugasnya sebagai Jaksa Agung.

Siapa sosok yang masuk dalam kategor panjang yang disebutkan Anas Urbaningrum itu? "Tentang siapa orangnya, kita percayakan penuh kepada Presiden," ajak Anas.

• VIVAnews

Read more »

Written by: Paling Seru

Paling Seru, Updated at: 14.22

Dengar Isu, Reshuffle Bisa 10 Kali Sehari

Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring mengatakan tak terpengaruh dengan isu reshuffle menteri. Bagi mantan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, informasi soal ini hanya datang dari presiden.

"Ini [reshuffle] kita harus mendengarkan presiden dan wakil presiden. Menteri harus dengarkan itu. Kalau dengar yang lain-lain, setiap hari bisa di-reshuffle sepuluh kali," kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring usai acara peringatan Haru Bhakti Postel di Jakarta, Minggu 26 September 2010.

Sejauh ini, kata dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum pernah menyinggungnya dalam kabinet. "[Soal] Resuffle itu, di istana, baik Presiden tidak ada menyampaikan hal itu," kata dia.

Untuk itu, mantan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta kepada semua pihak untuk tidak melakukan manuver politik dengan menghembuskan isu reshuffle menteri. "Saya menghimbau kepada semua pihak, saat ini bukan waktunya kita manuver politik," kata dia.

Dia mengatakan saat ini masa kampanye dan pemilu telah usai. Sekarang, kata dia, saatnya pemerintah fokus bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Manuver ini bisa menyebabkan instabilitas," kata dia. "Kalau terjadi instabilitas, yang rugi semua pihak, presiden rugi, partai rugi, koalisi rugi, bangsa rugi."

Menurut Tifatul, terbentuknya pemerintahan SBY bukanlah hasil kerja satu partai saja. Namun, terbentuknya pemerintahan SBY itu merupakan hasil kerja dari partai-partai koalisi. Sehingga, kata dia, tidak ada yang boleh merasa paling berjasa dalam memenangkan SBY-Boediono dalam pemilihan presiden. "Hargai ini [kerja koalisi], itu maksud saya," kata dia.

"Jadi, saya mengimbau adanya kematangan berpolitik, jadi tidak hanya melempar-lempar isu. Itu tanggapan saya."

Lantas, apakah Tifatul tidak khawatir jika reshuffle itu menimpa dirinya sebagai Menkominfo? "Saya tidak khawatir, silakan saja," kata dia.

Isu ini digulirkan beberapa politisi partai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Demokrat. Diantaranya: anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok dan Achsanul Qosasi.
• VIVAnews

Read more »

Written by: Paling Seru

Paling Seru, Updated at: 20.31

PKS Desak Pemerintah Cegah Hari Bakar Al Quran

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah untuk proaktif mencegah gerakan pembakaran Al Quran di Amerika Serikat (AS).

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan pihaknya sudah membicarakan hal itu dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa maupun Presiden SBY.

“Mudah-mudahan pemerintah Indonesia segera meresponnya, dan mendesak pemerintah AS untuk mencegah tindakan provokasi seperti itu,” jelas Luthfi saat bertemu Ketua Rabithah Alawiyah Habib Zein bin Smith di kantor Rabithah Alawiyah, Jakarta, Selasa (7/9).

Kepada pemerintah AS, Lutfhi mengingatkan tindakan provokasi seperti itu justru akan semakin meningkatkan sentimen anti-AS di berbagai belahan dunia. Karena itu sebisa mungkin pemerintah AS harus mencegah agar tindakan kurang terpuji itu tidak dilakukan warganya.

Dan kepada umat Islam, baik PKS maupun Rabithah Alawiyah mengimbau untuk menjaga suasana tetap tenang dan tidak melakukan tindakan sendiri-sendiri yang kontraproduktif. Namun, sebaliknya pemerintah harus menunjukkan sikap yang serius dalam mendesak pemerintah AS untuk mencegah rencana tersebut.

Gerakan Bakar Al Quran Diprakarsai sebuah GerejaDiprakarsai sebuah Gereja. Dove World Outreach Center, sebuah gereja perjanjian baru non-denominasi di Gainesville, Florida, AS, akan menjadi tuan rumah ‘Hari Pembakaran Al Quran Internasional’ dalam memperingati 9 tahun tragedi serangan 11 September 2001. [inilah]

Read more »

Written by: Paling Seru

Paling Seru, Updated at: 00.28

Pengamat: PT 5% Akal-Akalan Parpol Besar

Usulan kenaikan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas suara partai politik (parpol) di parlemen sebesar 5 persen pada Pemilu 2014, dinilai sebagai sesuatu yang berlebihan.

Usulan tersebut merupakan bukti yang menunjukan parpol besar sedang unjuk kekuatan demi kepentingannya sendiri.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf menilai untuk menyederhanakan jumlah parpol tidak semata harus menaikan PT. “Kalau sampai sebesar itu, maka hanya menguntungkan kepentingan parpol besar,” ujar Maswadi ketika dihubungi di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, bisa saja parpol-parpol besar menginginkan PT yang tinggi untuk menunjukkan kekuatannya sekaligus menutup kesempatan parpol kecil lolos ke parlemen. ”Itu tidak baik. Penyederhanaan parpol dengan cara seperti itu hanya akal-akalan,” tutur Maswadi.

Padahal, katnya, upaya untuk menyederhanakan jumlah parpol dapat dilakukan dengan memperketat persyaratan pendirian parpol.

Salah satu syaratnya, Kementerian Hukum dan HAM harus serius dalam melakukan verifikasi yang ketat terhadap persyaratan parpol. “Misalnya saat melakukan verifikasi syarat tentang kepengurusan parpol. Kalau verifikasinya tidak baik, ya parpol peserta pemilu akan tetap banyak,” ujarnya.

Terkait gagasan pengurangan kursi di setiap daerah pemilihan (dapil), Maswadi menilai hal itu menjadikan persaingan memperebutkan kursi semakin ketat. Namun, menurutnya, gagasan tersebut belum perlu. Lagipula, selama ini tidak ada masalah dengan perebutan kursi di dapil.

Dia mengingatkan, pemerintah dan DPR tidak harus mengubah undang-undang setiap lima tahun. “Jangan mudah mengubah UU. Nantinya, akan membuat masalah,” tegasnya.

Seandainya parpol besar di parlemen bersikap kompak untuk menaikkan PT menjadi 5 persen, Maswadi menilai hal itu sebagai perbuatan kejam terhadap parpol lainnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wacana kenaikan PT terus bergulir seiring adanya keinginan Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk merampungkan revisi UU Paket Politik pada 2011. UU Paket Politik antara lain UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu dan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Tiga parpol besar, yaitu Partai Demokrat, PDIP, dan Golkar menginginkan agar PT naik dari 2,5 menjadi 5 persen. Sedangkan parpol yang perolehan suaranya di bawah ketiga parpol tersebut, cenderung menolak. Bahkan belakangan, Demokrat mengusulkan pengurangan kursi di setiap dapil.

Penolakan tersebut disertai berbagai argumentasi, mulai dari kekhawatiran jumlah suara hilang meningkat karena tidak terakomodasinya parpol kecil ke parlemen sampai dengan tudingan kenaikan PT untuk menciptakan oligarki kekuasaan.
(okezone)

Read more »

Written by: Paling Seru

Paling Seru, Updated at: 17.25

FPDIP Minta Kapolri Segera Diganti

Banyaknya kasus yang melanda Polri belakangan ini dan terakhir kasus 'menghilang'-nya Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD), memicu reaksi dari Senayan. Fraksi PDI Perjuangan DPR mendesak Presiden SBY segera mengganti BHD.

"Sudah waktunya Kapolri diganti. Ketidakhadirannya dalam sertijab bisa juga ada 'tekanan' dari atas, atau hal lain yang dinilai sudah tidak perform. Bagaimanapun ini fatal," kata Ketua FPDIP, Tjahjo Kumolo, kepada detikcom, Minggu (15/8/2010).

Meski akan memasuki usia pensiun Oktober mendatang, kata Tjahjo, BHD sudah tidak bisa terlalu lama dipertahankan. Oleh karenanya, Presiden SBY diminta segera mengirimkan usulan nama calon kapolri ke DPR agar diuji kelayakan dan kepatutan.

"Presiden SBY tentunya mempunyai tim khusus untuk mencermati track record perwira Polri, baik bintang 2 dan bintang 3 yang pantas jadi kapolri mendatang untuk diusulkan ke DPR," kata dia.

Sekjen PDIP ini menambahkan, presiden juga sebaiknya hanya mengirimkan satu nama calon kapolri ke DPR. Kalau dalam uji kelayakan dan kepatutan tidak ada calon yang memadai, nama calon akan dikembalikan lagi, dan presiden mengirimkan satu nama lagi.

"PDI Perjuangan prinsipnya tidak setuju diadakan mekanisme voting untuk calon kapolri dan panglima TNI," kata dia.
(detik)

Read more »

Written by: Paling Seru

Paling Seru, Updated at: 16.08

Muhaimin Usulkan Gubernur Dipilih Presiden

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan gubernur cukup dipilih Presiden berdasarkan sejumlah nama yang diusulkan DPRD.

"Ke depan direncanakan gubernur ini perpanjangan tangan pemerintah pusat. Baru bupati atau wali kota mungkin yang dapat dipilih oleh rakyat," kata dia, Sabtu.

Hal itu dikatakannya kepada wartawan usai menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2010-2012 antara PT Pertamina (Persero) dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), di Cilacap.

Oleh karena gubernur menjadi komponen pemerintahan pusat atau wakil pemerintah pusat di daerah, kata dia, cukup diusulkan beberapa nama oleh DPRD untuk dipilih oleh Presiden karena posisi gubernur semi-antara menteri dan perwakilan daerah.

Dengan demikian, kata dia, gubernur memiliki kewenangan yang nyata.

"Tidak seperti sekarang, kewenangannya tidak ada, kegiatannya tidak besar. Tapi proses pemilihannya terlampau mahal," katanya.

Menurut dia, wacana ini sebenarnya muncul karena keprihatinan dalam pemilihan gubernur yang terlampau berbiaya tinggi kalau dilaksanakan secara langsung

Dalam hal ini, kata dia, seorang calon gubernur dapat menghabiskan puluhan miliar rupiah tetapi kewenangannya terbatas.

Terkait hal itu, dia mengatakan, analisis mengenai pemilihan kepala daerah khususnya pemilihan gubernur yang berbiaya mahal jika dilaksanakan secara langsung ini masih dimatangkan.

Selain itu, dia mengaku secara politik sudah "bisik-bisik" membahas wacana tersebut tetapi belum serius.

"Dalam koalisi pun sudah muncul tetapi belum serius," kata Muhaimin. [inilah.com]

Read more »

Written by: Paling Seru

Paling Seru, Updated at: 23.50

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Penularan HIV/AIDS

Anggota Komisi I DPR-RI Yorris Raweyai berharap kepada pemerintah untuk lebih serius mengantisipasi penyebaran virus HIV/AIDS di Papua berkaca dari adanya prajurit TNI yang menderita HIV/AIDS di provinsi itu.

"Itu kan kasus lama, baru sekarang terdeteksi," kata Yorris di Jakarta, Sabtu (14/8/2010).

Karena itu, pemerintah diharapkan bisa lebih serius untuk menanggulangi atau mengantisipasi penularan dan penyebaran virus HIV/AIDS tersebut. (kompas)

"Memang pencegahan itu tidak mudah, tapi kalau pemerintah serius dan mau, penularan virus itu tidak begitu cepat menjalar di Papua," kata Yorris.

Dia mengakui, dari semua provinsi yang ada di Indonesia, tingkat penderita HIV paling tinggi adalah di Papua.

"Saat ini, tingkat penderita HIV/AIDS tertinggi di Indonesia ada di Papua. Pemerintah diminta untuk bisa memberikan dana yang cukup besar untuk menanggulangi penyebaran atau penularannya," kata Yorris.

Tingginya tingkat penderita HIV/AIDS, kata dia, bisa juga disebabkan kondisi demografis yang ada di Papua. Selain kondisi demografis, kemajuan daerah dan banyak orang asing yang masuk ke Papua menjadi salah satu penyebab.

"Penderita pertama HIV/AIDS di Papua ditemukan pertama kali di Sorong, yang dibawa oleh pelaut-pelaut Thailand. Sekarang persoalannya mampu tidak pemerintah mencegah," katanya.

"Data tahun 2009, sudah merata di seluruh Papua yang terkena HIV/AIDS. Perlu tindakan konkret dari pemerintah," imbuh Yorris.

Rumah Sakit Marthen Indey Jayapura, Papua, mencatat hingga Mei 2010 ada 144 prajurit Kodam XVII/Cenderawasih yang positif mengidap virus HIV/AIDS.

Kepala rumah sakit tersebut dr Yenny Purnama mengemukakan, dari 144 prajurit TNI yang positif mengidap HIV/AIDS itu empat di antaranya meninggal dunia, sedangkan yang lainnya masih menjalani perawatan dan sudah diserahkan ke Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua.

Read more »

Written by: Paling Seru

Paling Seru, Updated at: 23.23

Golkar Kaji Penyederhanaan Dapil

Partai Golkar menyatakan bakal mempelajari terlebih dahulu wacana penyederhanaan Daerah Pemilihan yang diusung oleh Partai Demokrat (PD).

"Kami kajilah," kata Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Kamis malam.

Sementara itu, Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham menambahkan wacana penyederhanaan Dapil yang diusung oleh PD terlalu bersifat teknis. Seharusnya Partai Politik (Parpol) memikirkan prinsip dari konsep sistem ketatanegaraan presidensial.

Prinsip ketatanegaraan itu, lanjutnya, mendatangkan konsekuensi logis bahwa harus ada penyederhanaan Parpol. "Partai Golkar sudah menyatakan itu. Ini keinginan kami, kalau tidak kapan selesai negeri ini," kata Idrus seraya menambahkan bahwa isu tersebut selama ini masih dianggap sebagai siasat Parpol besar semata.

Untuk menyederhanakan Parpol, partai berlambang beringin ini mengusung ide agar batas minimal parliamentary threshold seharusnya sebesar 5 persen. "Partai kami malah meminta pembatasan 5-10 persen," katanya.

Beberapa hari lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum melansir empat cara untuk menyederhanakan partai politik di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menyederhanakan daerah pemilihan, dari maksimum 10 kursi per daerah pemilihan menjadi maksimum 8 kursi. Cara ini diyakini Anas juga bisa mengurangi partai yang duduk di parlemen.

• VIVAnews

Read more »

Written by: Paling Seru

Paling Seru, Updated at: 15.25

PKS Sentil Presiden SBY

Presiden sebagai pemimpin negara dinilai tidak boleh hanya sekedar curhat bahwa dirinya mendapatkan ancaman teror. Tapi harus juga memberikan solusi.

"Harapan kita pemimpin tidak sekedar curhat tapi ada fakta berbasis solusi. Pemimpin tidak curhat tapi membuat kebijakan atau menghalangi sesuatu yang destruktif," kata Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/8).

Dia berharap pernyataan Presiden SBY soal teror jangan hanya dianggap sebagai curhatan. tetapi juga dimaknai sebagai warning. Karena kalau curhat Presiden seperti itu, mirip orang biasa yang tidak mempunyai kewenangan apapun. Padahal kepolisian dan BIN ada di bawah Presiden.

"Tapi dalam era demokrasi perintah Presiden adalah basis hukum," kata dia.

Hidayat juga menilai curhatan Presiden tentang terorisme dengan penangkapan pemimpin pondok pesantren Al-Mukmin Abu Bakar Baasyir tidak terkait langsung. Tidak benar kalau itu dijadikan alasan penangkapan oleh Kepolisian.

"Karena ada perintah Presiden yang tidak dijalankan seperti rekening gendut yang belum selesai," imbuhnya. [inilah]

Read more »

Written by: Paling Seru

Paling Seru, Updated at: 21.20

Yusril Yakin Menang Uji materi UU Kejaksaan

Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, yakin dapat memenangkan persidangan uji materi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Agung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Yusril yakin argumentasi yuridis maupun keterangan saksi ahli dan saksi fakta yang didatangkan dalam persidangan tersebut sulit dipatahkan. Sehingga gugatannya secara otomatis juga akan dikabulkan oleh majelis hakim MK.

“Yakin saja. Permohonan saya bahwa tentang penafsiran masa jabatan Jaksa Agung itu harus dibatasi akan dikabulkan. Saksi-saksi ahli dan saksi fakta akan saya hadirkan di sidang nanti,” terang Yusril usai menjadi pembicara dalam seminar "Pro Kontra Keabsahan Jaksa Agung" di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Senin (9/8/2010).

Menurut Yusril langkah yang ditempuhnya memang ingin menguji konstitusionalitas penafsiran pasal 19 dan pasal 22 Undang-undang Tentang Kejaksaan Agung yang dihubungkan dengan prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalan Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004, Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 dan Keputusan Presiden Nomor 83/P tahun 2009.

Menurutnya, jika tidak dibatasi, maka jabatan Jaksa Agung di Republik Indonesia dapat berlaku seumur hidup. "Menurut Mensesneg Sudi Silalahi, Jaksa Agung (Hendarman SUpandji) itu legal, menurut saya ilegal. Itu Sudi belajar hukum di mana," tanya Yusril.

Yusril mengakui kalau motivasinya mempermasalahkan jabatan Jaksa Agung lantaran terkait Hendarman Supandji menetapkan ia sebagai tersangka kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Kementrian Hukum dan HAM.

Menurutnya, kasus Sisminbakum aneh. Sistem tersebut sudah berjalan selama delapan tahun dan tidak bermasalah, namun mengapa sekarang baru dipermasalahkan.

“Mungkin benar kata orang kalau ini berkaitan dengan presiden yang suka membunuh lawan politiknya dengan kasus hukum," terangnya.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang Mahmuhtarom mengatakan untuk mengetahui keabsahan jabatan Jaksa Agung harus dilihat dari dasar pengangkatannya.

Jika dalam surat keputusan pengangkatan disebutkan masa jabatan, maka dengan sendirinya masa jabatan itu akan berakhir. Namun jika tidak disebutkan, maka harus dilakukan cek dan ricek dengan aturan lain, termasuk hukum kebiasaan.

“Kalau ada lebih dari satu ketentuan maka hendaklah mengambil prinsip agama yang mengedepankan kemaslahatan umat. Ini penting," terang Mahmutarom.

Pembicara lain, pengacara HD DJunaedi menilai, dalam keputusan presiden (Keppres) pengangkatan Jaksa Agung, tidak tertera masa jabatan. Oleh karena itu, soal kapan berakhirnya masa jabatan itu maka kembali lagi ke presiden karena ia merupakan pihak yang mengangkat jaksa agung.

"Ya tidak masalah dong, selama presiden masih membutuhkan," kata Djunaedi.

Djunaedi khawatir jika MK nantinya menyatakan jabatan Jaksa Agung yang disandang Hendarman Supandji tidak sah, maka akan banyak produk hukum dan keputusan Kejaksaan yang menjadi tidak sah. Ujung dari semua ini, akan memunculkan kekacauan dalam penegakan hukum di Indonesia. “Bisa saja nanti jadi kaos," terangnya.

Sementara itu, Dosen Magister Ilmu Hukum Unissula, Gunarto mengatakan bahwa pro-kontra terhadap legalitas Jaksa Agung menggambarkan problem penegakan hukum di Indonesia yang telah keluar dari substansinya.

Terkait hal ini, ia mendesak institusi kejaksaan harus mampu keluar dari kemelut ini sehingga nantinya dapat menuntun tegaknya hokum secara progresif. “Kalau ini berlarut-larut, maka nanti hakikat hukum untuk menegakkan keadilan dan bermanfaat bagi khalayak akhirnya terlupakan,” papar Gunarto.(okezone)

Read more »

Written by: Paling Seru

Paling Seru, Updated at: 14.05

Pemerintah & DPR Tak Punya Desain UU Politik

Seringnya perubahan paket undang-undang politik yang dilakukan oleh partai politik menunjukkan tidak adanya desain politik yang mapan.

Hal ini berbeda dengan pemerintahan Orde Baru yang mampu membuat desain aturan politik hingga 25 tahun ke depan.

"Orde Baru mampu mendesain politik untuk 25 tahun sehingga orang melakukan aktivitas politik bisa mendesain dan mempersiapkan diri sebagai kader bangsa untuk 25 tahun ke depan," kata Ketua Umum Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Stefanus Roy
Rening di sela-sela Rapimnas PKDI di Jakarta, Minggu (8/8/2010).

Akibatnya, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam sistem politik di Indonesia. "Kalau undang-undangnya setiap 5 tahun berganti, maka ada ketidakpastian orang dalam rangka mempersiapkan dirinya melalui jalur partai politik untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional," jelasnya.

Roy mensinyalir perubahan undang-undang paket politik yang kerap dilakukan terkait kepentingan politik bagi partai politik tertentu. "Kita harus sepakat dalam satu paket undang-undang politik untuk 25 tahun, supaya bisa mempersiapkan diri dengan baik," ujarnya.

Jika undang-undang terus diganti, maka berdampak pada strategi partai. "Harus ada konsensus nasional untuk 25 tahun," pungkasnya.(okezone)

Read more »

Written by: Paling Seru

Paling Seru, Updated at: 23.15