Kapolri Dapat Tanda Kehormatan dari Presiden Singapura

Kapolri Dapat Tanda Kehormatan dari Presiden SingapuraKapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri akan melupakan sejenak hingar-bingar suksesi Kapolri dan peristiwa penyerangan Mapolsek Hamparan Perak, Deli Serdang. Esok (Senin) Kapolri akan berada di SIngapura untuk menerima tanda gelar kehormatan dari Presiden Singapura, SR Nathan.

"Tanda kehormatan diberikan oleh Pemerintah Singapura kepada Kapolri untuk kerjasama Kepolisian antara Polri dan Kepolisian Singapura selama ini, serta kerjasama di bidang Transnasional Crime," ungkap Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Iskandar Hasan melalui pesan singkatnya kepada Tribunnews.com, Minggu (26/9/2010).

Kapolri sedianya akan berangkat sore ini menuju Singapura untuk menerima tanda kehormatan itu pada sekitar pukul 12.30 waktu Singapura, Senin (27/9/2010).

Adapun tanda kehormatan yang akan disematkan kepada Kapolri adalah "The Distinguished Service Order (Darjah Utama Bakti Cemerlang atau Bintang Bhakti Utama Cemerlang)".

"Pemberian tanda kehormatan itu akan dilangsungkan di Istana Presiden SR Nathan," tutur Iskandar. Kapolri, Jenderal Bambang Hendarso Danuri bukan kali ini saja mendapatkan penghargaan seperti yang diberikan
pemerintan Singapura itu.

Pada 5 Juni lalu, mantan Kabareskrim Polri ini juga mendapatkan penghargaan berupa gelar kehormatan dari Kerajaan Malaysia.

Saat itu, Kerajaan Malaysia menilai Kapolri telah berjasa dalam membangun hubungan kerjasama hubungan bilateral yang baik antara Indonesia, khususnya Polri dengan Kerajaan Malaysia.

Penghargaan yang diberikan adalah dengan sebutan Tansri (gelar panglima kehormatan).
Penghargaan itu disematkan langsung oleh Raja Malaysia disaksikan oleh perdana menteri Malaysia. (TRibunnews.com)
Written by: Paling Seru
Paling Seru, Updated at: 13.38

Kapolri Gandeng Kopassus Berantas Terorisme

Kapolri Gandeng Kopassus Berantas TerorismeKapolri Jendral Pol Bambang Hendarso Danuri memastikan akan menggandeng Komando Pasukan Khusus (Kopassus) untuk menindak terorisme di Indonesia.

"Dalam hal penegakan hukum Densus (Detasemen Khusus Anti Teror 88) akan menggunakan kekuatan striking force dari Denjaka, Den Bravo, dan Den 81 dari Kopassus. Itu sudah kita bisa laksanakan," ujar Kapolri Bambang Hendarso Danuri, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo No.1, Jakarta Selatan, Jumat (24/9/2010).

Diikutsertakannya Kopassus dalam penenganan terorisme dilakukan setelah kesepakatan antara Badan Nasional Pennggulangan Terorime (BNPT) dengan Polri.

"Adanya komitmen bersama dua hari yang lalu bersama dengan Menko Polhukam (Menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan) dan BNPT," sambungnya.

Namun Kapolri mengatakan bahwa tak menutup kemungkinan institusi TNI dapat ikut serta dalam pemberantasan jaringan terorisme.

"Teman teman dari TNI dalam momen tertentu, jika dibutuhkan," tegasnya.(okezone)
Written by: Paling Seru
Paling Seru, Updated at: 12.59

Kapolri Keberatan Aksi Densus 88 Dianggap Melanggar HAM

Sejumlah kalangan menilai cara-cara Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dalam menanggulangi teroris melanggaran HAM. Kapolri Jendral Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) keberatan dengan penilaian tersebut.

Menurut BHD, aksi terorisme yang merebak sejak awal tahun 2000 di Indonesia telah menyebabkan korban meninggal sebanyak 298 orang dan 838 lainnya menderita luka dan cacat tetap. Belum lagi kerugian material dan ekonomi.

Ia juga menyebut, 19 polisi gugur dalam operasi penggerebekan teroris dalam kurun waktu 10 tahun ini. Sedangkan 29 personel lainnya menderita luka-luka.

"Dengan ada pernyataan-pernyataan miring bahwa seolah operasi Densus melanggar HAM, kenyataannya yang kita hadapi seperti itu. Apakah tepat kita dituduh seperti itu (melanggar HAM)?" kata BHD dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (24/9/2010).

Menurut Kapolri, harus diingat pula bahwa kelompok teroris merupakan orang-orang terlatih dalam menggunakan senjata. Mereka sudah melakukan berbagai latihan perang kota dan gerilya di Pakistan, Afghanistan, maupun negara-negara lainnya. Doktrin dan militansi para pelaku pun cukup kuat. Mereka siap untuk mati syahid.

Dalam kondisi itu, polisi tidak dapat menangkap mereka dengan menggunakan Standard Operating Prosedure (SOP) yang biasa-biasa saja.

"Apakah pada saat menangkap mereka kita harus lapor RT, RW, terus kasih lihat surat penangkapan? Kalau iya, ya sudah, selesai. Belum masuk kita sudah dibabat duluan," kata Kapolri.

BHD melanjutkan, pihaknya sudah melakukan pendekatan soft power atau deradikalisasi untuk membuat pelaku terorisme bertobat. Namun, hal itu tidak pernah didengar oleh mereka. Karena itu, tindakan tegas tetap diterapkan.

"Masyarakat harus terlindungi, harus terbebas dari ancaman. Kita melakukan tindakan tegas tapi terukur. Kalau kita brutal, pasti akan lebih banyak (teroris) yang tewas. Kenyataannya ada 500-an (teroris) yang diproses di pengadilan," tandas BHD.
(detik)
Written by: Paling Seru
Paling Seru, Updated at: 01.48

FPDIP Minta Kapolri Segera Diganti

Banyaknya kasus yang melanda Polri belakangan ini dan terakhir kasus 'menghilang'-nya Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD), memicu reaksi dari Senayan. Fraksi PDI Perjuangan DPR mendesak Presiden SBY segera mengganti BHD.

"Sudah waktunya Kapolri diganti. Ketidakhadirannya dalam sertijab bisa juga ada 'tekanan' dari atas, atau hal lain yang dinilai sudah tidak perform. Bagaimanapun ini fatal," kata Ketua FPDIP, Tjahjo Kumolo, kepada detikcom, Minggu (15/8/2010).

Meski akan memasuki usia pensiun Oktober mendatang, kata Tjahjo, BHD sudah tidak bisa terlalu lama dipertahankan. Oleh karenanya, Presiden SBY diminta segera mengirimkan usulan nama calon kapolri ke DPR agar diuji kelayakan dan kepatutan.

"Presiden SBY tentunya mempunyai tim khusus untuk mencermati track record perwira Polri, baik bintang 2 dan bintang 3 yang pantas jadi kapolri mendatang untuk diusulkan ke DPR," kata dia.

Sekjen PDIP ini menambahkan, presiden juga sebaiknya hanya mengirimkan satu nama calon kapolri ke DPR. Kalau dalam uji kelayakan dan kepatutan tidak ada calon yang memadai, nama calon akan dikembalikan lagi, dan presiden mengirimkan satu nama lagi.

"PDI Perjuangan prinsipnya tidak setuju diadakan mekanisme voting untuk calon kapolri dan panglima TNI," kata dia.
(detik)
Written by: Paling Seru
Paling Seru, Updated at: 16.08

Jenderal Bambang Hendarso Munculkan Dirimu ke Publik

Keberadaan Kapolri Jendral Bambang Hendarso Danuri (BHD) masih simpang siur menyusul pembatalan mendadak serah terima jabatan (sertijab) 5 perwira tinggi Jumat lalu. BHD kini didesak muncul ke publik dan menjelaskan perihal 'menghilang'-nya yang bersangkutan.

"Kami mendesak Kapolri segera muncul. Keluar dari persembunyiannya. Apakah dia sakit atau tugas luar, harus dijelaskan ke publik lewat jumpa pers," kata Ketua Presidum Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, kepada detikcom, Minggu (15/8/2010).

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi III, Syarifudin Suding. Selain meminta BHD muncul ke publik, politikus Hanura itu juga meminta BHD menjelaskan kepa publik mengapa sertijab batal dilakukan.

Suding mengatakan, jika alasan BHD menunda sertijab karena sakit, kenapa tidak langsung diumumkan saat itu juga. Ia juga meragukan alasan yang menyebut pembatalan sertijab karena BHD sedang menjalani tugas di luar.

"Saya kira agenda-agenda penting seperti itu harusnya terkoordinasi dengan baik. Tidak ada kegiatan yang begitu penting (sertijab) bertabrakan dengan dinas ke luar," kata Suding.

Simpang siur kondisi dan keberadaan Kapolri dimulai ketika serah terima sejumlah jabatan yang digelar di Mabes Polri ditunda. Alasannya, Kapolri dan Wakapolri sedang ada kegiatan di luar Mabes Polri.

Kabar menyebutkan, Kapolri dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun Juru Bicara SBY, Julian A Pasha, membantahnya. Padahal Wakadiv Humas Mabes Polri Kombes I Ketut Untung Yoga Ana tetap bersikukuh, Kapolri dipanggil SBY.

Terakhir, penasihat Kapolri Kastorius Sinaga mengungkapkan bahwa Kapolri sakit. Namun, hal ini pun ditepis oleh Kadiv Humas Irjen (Pol) Edward Aritonang. Edrward mengatakan Kapolri hari ini ada di rumahnya, namun tidak sakit. Ketidakhadiran Kapolri dalam Sertijab kemarin, katanya, karena ada tugas internal.

(detik)
Written by: Paling Seru
Paling Seru, Updated at: 16.05

Kapolri Tak Hadir, Serah Terima Jabatan Ditunda

Upacara serah terima jabatan terhadap sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah Polri mendadak ditunda. Kapolri Bambang Hendarso Danuri yang sedianya bertindak sebagai inspektur upacara berhalangan karena ada acara lain.

"Karena Kapolri sedang ada tugas ke luar, ada acara," kata Kadiv Humas Polri Irjen Edward Aritonang kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (13/8/2010).

Sedianya, upacara sertijab ini digelar di ruang Rupatama Mabes Polri mulai pukul 08.00. Informasi yang beredar, Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri sedang dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Seperti yang diberitakan, Polri memutasi 556 perwira tinggi dan menengah melalui surat keputusan Kepala Polri Nomor KEP/479/2010 per tanggal 5 Agustus 2010. Dalam surat keputusan itu antara lain lima pejabat Mabes Polri dimutasi.

Posisi itu adalah Kadiv Humas dari Irjen Edward Aritonang kepada Brigjen Iskandar Hasan, Deputi Operasi Kapolri dari Irjen S Wenas kepada Irjen Sunarko, Kepala Divisi Pembinaan Hukum (Kadivbinkum) dari Irjen Badrodin Haiti kepada Brigjen (Pol) Mudji Waluyo, Kadiv Telematika Polri dari Irjen Yudi Sushariyanto kepada Brigjen (Pol) Robert Aritonang, dan Deputi Logistik Polri dari Irjen Joko Sardono kepada Irjen Hariyanto. (kompas)
Written by: Paling Seru
Paling Seru, Updated at: 18.06
Diberdayakan oleh Blogger.