Demokrat Setuju Hapus Remisi untuk Teroris

Usulan penghapusan remisi untuk terpidana terorisme mendapat dukungan di parlemen. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustofa mendukung ide yang dilontarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar itu.

"Kembali bahwa terorisme akan semakin kompleks ke depan, makin marak dengan wajah-wajah lainnya, maka efek jera terhadap terorisme itu harus kita coba pertimbangkan," kata Saan di gedung parlemen. "Salah satu yang dapat memberikan efek jera terhadap terorisme itu kan bisa dalam soal remisi," ujar anggota Komisi III DPR itu di Jakarta, Selasa 28 September 2010.

Saan mengatakan, jangan sampai ketika teroris tertangkap, lalu di penjara mendapat remisi yang banyak. "Akhirnya
itu nanti malah akan membuat para teroris akan berpikir ah nggak apa-apa ditangkap toh nanti juga akan bisa dapat remisi," kata Saan.

Nah, maka demi efek jera itu, salah satu caranya dengan tidak memberikan remisi. Apa yang disampaikan Menteri
Hukum dan HAM itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi III apakah perlu teroris diberi remisi atau tidak.
"Secara prinsip menurut saya ini salah satu upaya untuk memberikan efek jera pada terorisme, itu kan bisa kami pertimbangkan," ujar Saan.

Ide penghapusan remisi ini berkembang dari aksi Abu Tholut alias Mustofa alias Imron yang dipenjara karena peledakan bom di Atrium Senen namun bebas sebelum habis masa vonisnya berkat remisi. Abu Tholut kembali beraksi bahkan memimpin pelatihan bersenjata ilegal di Aceh beberapa waktu lalu.

Nama Abu Tholut kembali muncul ketika polisi membongkar jaringan perampok Bank CIMB Niaga di Medan. Abu Tholut diduga yang memerintahkan serangkaian perampokan sehingga polisi lalu menetapkannya sebagai buronan.

• VIVAnews

Read more »

Written by: Paling Seru

Paling Seru, Updated at: 20.00

Demokrat Pertimbangkan Kenaikan Anggaran Densus 88

Partai Demokrat akan mempertimbangkan kenaikan  anggaran untuk Densus 88 yang dinilai saat ini masih kecil hanya Rp 60 milyar pertahun.

Penambahan dana dari kebutuhan Densus dilihat juga prestasi Densus terhadap penanganan teroris.

"Kalau Densus butuh penambahan dana, agar kerja lebih maksimal kita akan pertimbangkan Rp 60 milyar tersebut," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat, Saan Mustofa saat ditemui di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Selasa (28/9/2010).

Tantangan teroris ke depan lebih kompleks, wajah teroris sudah berubah tidak hanya agama tetapi juga kriminal. Apa yang menjadi program Densus, perlu didukung.

"Densus bukan lembaga tersendiri di kepolisian, kita juga minta pertanggungjawabannya, itu penting," ungkapnya.

Bukan karena Densus dibutuhkan lalu kita tidak mengaudit, hal tersebut harus berlaku sama, semua lembaga yang menggunakan uang negara tetap harus diaudit. "Selama itu akan memberikan kinerja yang bagus, kita selalu suport," imbuhnya.

(tribun)

Read more »

Written by: Paling Seru

Paling Seru, Updated at: 18.57

Calon Kapolri, Demokrat Belum Kantongi Satu Nama

Mengenai dua nama calon kepala Polri yang beredar, yakni Komjen Imam Sudjarwo dan Komjen Nanan Soekarna, Fraksi Partai Demokrat belum mencondongkan diri kepada salah seorang dari kedua nama tersebut.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Djafar Hafsah mengatakan, masih ada kemungkinan nama lain sebagai alternatif kedua. "Fraksi belum dukung satu pun nama," kata Djafar di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/9/2010).

Menurut Djafar, baik Imam maupun Nanan memiliki reputasi dan kapasitas yang sama sebagai calon kapolri. Namun, baik Partai Demokrat maupun Setgab belum mengerucutkan dua nama menjadi satu nama calon. "Belum, sama kayak (ketua) KPK, kami belum mengerucutkan satu nama," kata Djafar.

Hal senada disampaikan politisi Partai Demokrat lainnya, Max Sopacua. Menurutnya, secara internal, Partai Demokrat belum pernah membahas mengenai calon kapolri. "Demokrat belum pernah membicarakan kapolri yang akan menjabat, belum pernah ada. Kalau ada berita itu, saya kira itu berita bohong," katanya.

Menurut Djafar, pemilihan calon kapolri adalah hak prerogatif Presiden. "Presiden yang memilih itu nantinya bagian internal yang menjadikan kecocokan pemerintahan berikutnya," imbuh Max.

Max mengatakan, tidak ada masalah yang membuat Presiden menjadi lama dalam mengirimkan nama calon kapolri secara resmi kepada DPR. "Setelah panglima TNI, menyusul kapolri dan jaksa agung. Tidak ada polemik, tidak ada yang aneh-aneh," katanya.

Hingga kini, DPR belum menerima nama calon kapolri secara resmi dari Presiden. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyampaikan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono boleh mengajukan satu atau dua nama calon kapolri untuk diuji oleh parlemen.

(kompas)

Read more »

Written by: Paling Seru

Paling Seru, Updated at: 01.01

Demokrat Tak Pernah Dorong Imam Jadi Kapolri

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua membantah kabar yang menyebut partainya merekomendasikan Komjen (Pol) Imam Sudjarwo menjadi Kapolri.

Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait pergantian pucuk pimpinan di Polri.

“Saya kira sampai hari ini Demokrat tidak pernah membicarakan calon Kapolri entah itu siapa pun. (Pilihan) itu hak presiden," kata Max kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/9/2010).

Menurutnya, dua nama yang diusulkan Kapolri yakni Imam dan Nanan Sukarna adalah calon terbaik. Soal keterlambatan pengajuan nama ke DPR menurut Max adalah sesuatu yang wajar.

"Dua nama itu sudah valid, presiden tinggal memilih. Setelah Panglima TNI menyusul Kapolri dan jaksa agung," katanya.

Disinggung adanya calon lain selain Imam dan Nanan yang tengah ditimbang presiden, Max menolak berkomentar. "Kalau ada calon lain itu calon dari surga kali," katanya lantas tertawa.

Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengaku mendapat informasi Partai Demokrat ikut merekomendasi para calon Kapolri. Disebutkan Demokrat telah menyodorkan tiga nama ke Presiden. Salah satunya adalah Komjen (Pol) Imam Sudjarwo.

Read more »

Written by: Paling Seru

Paling Seru, Updated at: 18.00

Demokrat: Kita Tidak Butuh Jaksa Agung Burung Merak

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan bahwa penunjukkan Jaksa Agung merupakan hak prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Karena itu jangan pernah menekan SBY dalam pengangkatan Jaksa Agung.

"Jangan Presiden didesak-desak dengan cara-cara politik untuk mengangkat atau tidak mengangkat Jaksa Agung dari latar tertentu. Itu sungguh tidak elok," kata Anas Urbaningrum dalam keterangannya kepada wartawan VIVAnews.com.

Anas menekankan, kursi Jaksa Agung merupakan hak 'istimewa' yang dimiliki Presiden. Maka itu, jangan sekali-kali menekan Presiden untuk menentukan pilihannya.

Demokrat sebagai partai pendukung pemerintah memiliki enam kriteria untuk pengganti Hendarman Supandji. "Hemat saya, kita butuh Jaksa Agung yang bertipe pekerja keras. Bukan tipe burung merak,"

Menurut Anas, ada lima kriteria sekaligus agenda pokok Jaksa Agung untuk periode mendatang. Pertama, mampu membina institusi kejaksaan dan menggugah spirit para jaksa untuk bekerja yang terbaik.

Kedua, mampu mengakselerasi reformasi birokrasi di Kejaksaan Agung. Ketiga, Jaksa Agung baru haru mampu membangun kinerja dan citra yang baik.

"Keempat, dia mampu menjadi teladan bagi anak buahnya," kata Anas. Untuk kriteria dan agenda pokok kelima, Jaksa Agung baru diharapkan dapat fokus dan loyal kepada tugasnya sebagai Jaksa Agung.

Siapa sosok yang masuk dalam kategor panjang yang disebutkan Anas Urbaningrum itu? "Tentang siapa orangnya, kita percayakan penuh kepada Presiden," ajak Anas.

• VIVAnews

Read more »

Written by: Paling Seru

Paling Seru, Updated at: 14.22