Tahun 2012, Lalulintas Jakarta Lumpuh

Kemacetan lalulintas Jakarta semakin akut. Berbagai upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasinya seakan sia-sia jika melihat data terbaru jumlah kendaraan di Ibukota.

Data Polda Metro Jaya menyebutkan akan ada 12 juta kendaraan hilir mudik pada tahun 2011 di jalan Jakarta. Diperkirakan, bila tidak diambil langkah cepat dan tepat, lalulintas Jakarta akan lumpuh.

Polisi merilis tahun 2010 ini jumlah kendaraan di Jakarta mencapai 11.362.396 unit kendaraan. Terdiri dari 8.244.346 unit kendaraan roda dua dan 3.118.050 unit kendaraan roda empat.

Jika jumlah kendaraan tahun ini ditambah dengan masuknya kendaraan baru sebanyak 700 ribu kendaraan, maka akan ada 12 juta kendaraan menyemut di jalan Jakarta.

Data 700 ribu kendaraan baru ini menyitir pernyataan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Foke, demikian ia sering dipanggil, memperkirakan ada 700 ribu kendaraan baru yang akan dipasarkan di Jakarta pada tahun 2011 nanti.

Kata Foke, 700 ribu kendaraan itu termasuk yang akan dipasarkan di Depok, Bekasi, Bogor, dan Cianjur, Jawa Barat. Tapi, bisa dipastikan kalau mobil-mobil baru itu paling banyak untuk pasar Jakarta.

Bila sebagian besar pemilik kendaraan itu bekerja di Ibukota, maka lalu lintas di dalam tol secara otomatis akan bertambah banyak dan kemacetan dipastikan akan bertambah parah.

"Dan dua tahun ini sudah terjadi pembengkakan pertumbuhan kendaraan," ujar Fauzi Bowo.

Data Polda Metro Jaya dan pernyataan Foke sangat masuk akal, jika melihat data yang dikeluarkan saat ajang pameran terbesar otomotif 2010, Indonesia International Motor Show yang gelar Agustus 2010 lalu.

Dalam perhelatan itu dibukukan penjualan Rp2,4 triliun. Angka ini melampaui target transaksi sebanyak Rp2,2 triliun. Jumlah mobil terjual fantastis, sekitar 10 ribu mobil.

"Setidaknya 10 ribu mobil terjual dalam ajang selama sepekan ini," kata Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Sudirman MR.

Tentunya jumlah mobil sebanyak itu akan makin mempercepat kelumpuhan lalulintas Jakarta. Ini sesuai dengan data Dinas Perhubungan DKI Jakarta menunjukkan, pertambahan jumlah kendaraan pribadi di Jakarta mencapai 1.117 per hari atau sekitar 9 persen pertahun.

Sementara pertumbuhan luas jalan relatif tetap, sekitar 0,01 persen per tahun. Jika tak segera ada pembenahan pola transportasi, pada tahun 2014 Jakarta diperkirakan akan mengalami kemacetan total. Mungkin juga bisa lebih cepat.

********

Macam-macam solusi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi macet. Tapi tetap saja, kemacetan tak bisa direduksi.

Sudah ada tiga strategi untuk mengatasi masalah transportasi di Jakarta melalui traffic demand management (TDM).

Tiga strategi itu adalah, pertama, pengembangan angkutan massal, seperti proyek MRT dan busway. Kedua, pembatasan lalu lintas seperti ERP. Ketiga, peningkatan kapasitas jaringan berupa pembangunan dua ruas jalan layang non tol tahun ini (Antasari - Blok M dan Kampung Melayu - Tanah Abang).

Selain rencana jangka panjang, juga ada rencana jangka pendek. Itu sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Upaya jangka pendek itu salah satunya adalah menutup akses masuk sejumlah mal yang menjadi biang macet di jalan protokol. Pintu masuk Plaza Semanggi sudah ditutup dan Pejaten Village dalam proses ditutup. Mal lainnya, seperti Ambasador dan Grand Indonesia adalah target selanjutnya.

Selain itu, ada rencana pembatas kendaraan roda dua di jalur protokol seperti Sudirman dan Thamrin pada jam sibuk. Langkah lainnya, menutup putaran jalan atau U-turn. Ada 36 putaran jalan yang akan ditutup.

"Kami tengah mengkaji pembatasan truk kontainer untuk melintas di Jakarta. Idealnya kendaraan berat ini hanya dapat melintas di ruas tol dalam kota di atas pukul 22.00, di mana kondisi lalu lintas telah lengang," Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono.

Langkah lain yang telah disiapkan dalam waktu dekat ini adalah melalui penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar. Rencana sistem penarikan retribusi pada pengendara ini akan diberlakukan di ruas jalan yang sebelumnya diberlakukan 3 in 1.

Bahkan untuk ERP ini kajiannya telah selesai. Saat ini, Pemerintah DKI Jakarta akan melaksanakan tender pengadaan peralatan ERP. Namun kapan pelaksanaan tender akan dilakukan usai payung hukum sistem ini selesai dibuat.

"Akan segera masuk ke pekerjaan yang lebih detail. Seperti desain, harga, dan sebagainya," ujar Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta M Tauchid.

Pengadaan peralatan ERP bukan hal yang sulit. Karena di negara lain, ERP sudah lebih dulu diberlakukan. Seperti di Singapura. Namun bisakah lalulintas di Jakarta seperti Singapura? Kita lihat saja nanti.

• VIVAnews
Written by: Paling Seru
Paling Seru, Updated at: 20.08

Ancaman Badai Matahari Terhadap Bumi

Misteri badai atau tsunami matahari kini tidak saja menjadi perhatian para peneliti. Pengambil kebijakan di Inggris pun mulai risau dengan fenomena di luar angkasa itu - apakah sedahsyat dengan julukan yang disandangnya (tsunami atau badai) dan bisa mendatangkan malapetaka bagi semua penghuni Bumi.

Menteri Pertahanan Inggris, Liam Fox, sampai menggelar suatu konferensi khusus di London pada Senin, 20 September 2010. Pejabat bergelar doktor di bidang medis itu rupanya menganggap serius peringatan dari para ilmuwan - termasuk dari NASA awal tahun ini - bahwa suatu ledakan energi Matahari bisa melumpuhkan Bumi pada 2012.

Seperti dilansir harian Telegraph dan The Sun, para peneliti khawatir ledakan besar yang mereka sebut sebagai tsunami matahari itu bisa menyebabkan pemadaman listrik secara total di seluruh dunia dan kekacauan global. Potensi bencana yang terjadi sekali dalam seabad ini bisa membawa ancaman serius pada sejumlah fasilitas vital: kerusakan jaringan listrik, hancurnya sistem komunikasi, pesawat jatuh, dropnya stok pangan dunia, dan porak-porandanya jaringan Internet.

Bencana sejenis disebutkan pernah terjadi pada tahun 1859 dan  mendatangkan kerusakan dahsyat di Eropa dan Amerika. Saat itu dilaporkan kawat telegraf terbakar habis. Bahkan, saat itu diberitakan dua pertiga langit di Bumi diselimuti cahaya aurora berwarna merah darah.

Maka, Fox meminta para ilmuwan untuk menyusun strategi guna mengantisipasinya. Mantan penasihat pertahanan pemerintah AS, Dr. Avi Schnurr, juga memperingatkan, "Badai geomagnetik bisa menghancurkan negara-negara di muka bumi. Kita tidak bisa berpangku tangan menunggu bencana itu datang."

***

Namun, tidak semua ilmuwan yang saat ini was-was dengan ancaman badai matahari itu. Seorang peneliti astronomi dari Indonesia menilai bahwa badai matahari bukanlah hal yang perlu ditakutkan.

Peneliti utama Astronomi dan Astrofisika dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Thomas Djamaluddin, memaparkan bahwa badai matahari terjadi dari awal terbentuknya matahari dan akan terus terjadi selama matahari ada. Djamaluddin juga mengatakan bahwa badai matahari yang merupakan siklus 11 tahunan dapat juga terjadi setiap saat dan tidak dapat diperkirakan secara tepat kapan akan terjadinya lagi.

”Badai matahari sering sekali terjadi, pada tahun 1996 dan 2009 aktivitas badai matahari sangat sedikit, ini disebut matahari tenang. Ketika badai matahari banyak terjadi, maka disebut matahari aktif. Ini terjadi pada tahun 1991,2000, dan diperkirakan akan terjadi lagi pada tahun 2013,” ujar Djamaludin saat dihubungi VIVAnews, Jumat 24 September 2010.

Bahkan, dia menuturkan, badai matahari terakhir yang mengenai bumi terjadi pada tanggal 1 Agustus 2010 kemarin. Hal ini tentunya luput dari pengamatan masyarakata awam karena badai matahari ini tergolong dalam skala kecil.

“Badai matahari yang kecil hanya akan menimbulkan aurora di kutub,” jelasnya.

Menanggapi ramainya berita dan kekhawatiran yang timbul akan ramalan badai matahari 2013 yang akan melumpuhkan bumi, Djamaludin menjelaskan bahwa badai matahari tidak berbahaya bagi kehidupan manusia secara langsung. Dia meluruskan anggapan bahwa badai matahari adalah sesuatu yang sangat menakutkan bagi umat manusia.

“Badai mataharinya sendiri tidak berbahaya secara langsung bagi umat manusia. Namun kemajuan teknologi saat inilah yang terlalu rentan akan badai matahari,” lanjutnya lagi.

Dia menjelaskan bahwa teknologi yang menggunakan satelit dan listrik, seperti navigasi, komunikasi dan perbankan, akan memperoleh imbasnya. Dia memberikan contoh efek terbesar dari badai matahari terjadi pada tahun 1989 di Kanada dan Swedia.

“Pada saat itu badai matahari menyerang konduktor listrik dan menyebabkan listrik mati selama sembilan jam,” jelasnya.

Hal ini terjadi karena partikel-partikel dari badai matahari mempengaruhi induksi listrik di daerah tersebut, namun hal ini tidak akan berpengaruh terhadap jaringan listrik yang luas. Djamaludin mengatakan bahwa badai matahari bukanlah ancaman jika ada tindakan antisipasi yang dilakukan oleh badan terkait.

Diantaranya adalah pengaturan satelit jika badai matahari diperkirakan akan terjadi. Satelit merupakan teknologi paling rentan terhadap gejala alam ini. Diantaranya yang akan paling parah terkena imbasnya adalah perangkat telekomunikasi, navigasi dan perbankan.

“Bumi tidak akan mengalami gangguan selama dilakukan langkah-langkah pengamanan. Diantaranya adalah mematikan sementara satelit atau menempatkannya dalam save mode, untuk kemudian dinyalakan kembali jika badai matahari telah berakhir,” papar Djamaludin.

Perkiraan kapan terjadinya badai matahari, ujarnya, dapat dilakukan dengan menggunakan teleskop canggih. Melalui teleskop ini, aktivitas magnetik di permukaan matahari serta ledakan matahari dapat dilihat. Kapan terjadinya, berapa lama dan apakah akan mengarah ke bumi dapat diketahui dengan cara ini.

Djamaludin mengatakan bahwa masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir akan dampak badai matahari. Tidak seperti Kanada yang waktu itu mati lampu karena badai matahari, Indonesia diperkirakan tidak akan terpengaruh sama sekali.

“Belum ada penelitian yang mengatakan bahwa negara-negara di daerah ekuator seperti Indonesia juga terkena dampaknya, biasanya badai matahari berdampak paling besar pada daerah-daerah yang dekat dengan kutub,” jelasnya.

Namun, operator telekomunikasi dan perbankan di Indonesia yang mengandalkan teknologi satelit akan terancam jika badai matahari terjadi. Untuk itu, LAPAN bekerjasama dengan instansi terkait melakukan sosialisasi mengenai badai matahari ini dan meluruskan informasi yang keliru di masyarakat.

“Tujuan sosialisasi ini adalah meluruskan bahwa badai matahari tidak mengancam kehidupan manusia secara langsung, tapi mengancam teknologi yang ada,” ujarnya.

Sosialisasi yang dilakukan LAPAN berupa pertemuan dengan beberapa pemegang saham perusahaan terkait. LAPAN juga melakukan sosialisasi melalui ceramah, workshop dan seminar-seminar kepada masyarakat.

• VIVAnews
Written by: Paling Seru
Paling Seru, Updated at: 14.28

Sejarah: Indonesia Tidak Pernah Dijajah Belanda 350 Tahun

Sejarahwan Universitas Negeri Medan, Ichwan Azhari, mengatakan tidaklah benar bahwa Indonesia pernah dijajah Belanda selama 350 tahun. Karena jika angka tersebut dianggap sebagai suatu kebenaran, maka awal mula penjajahan di Indonesia adalah tahun 1592.

"Padahal, bangsa Belanda pada tahun 1592 itu belum tiba di Indonesia. Belanda sendiri tiba di Indonesia, yakni di Banten, pada tahun 1552 di bawah pimpinan Cornelius De Houtman untuk menjajaki potensi perdagangan di Indonesia," katanya di Medan, Sabtu.

Oleh karena itu, kata dia, yang benar adalah bahwa Belanda memerlukan waktu selama lebih kurang 300 tahun untuk menaklukkan Indonesia.

Hal ini ditandai oleh maraknya penentangan pemerintahan di sejumlah daerah untuk menolak intervensi Belanda seperti Raja Tallo, Iskandar Muda, dan Sultan Agung yang semuanya muncul dari beberapa wilayah di Indonesia.

Ia mengatakan, masa penjajahan di Indonesia tidak bisa digeneralisasikan untuk semua kawasan di Indonesia karena setiap daerah memiliki masa waktu berbeda untuk dijajah oleh bangsa asing.

Oleh karena itu, dalam pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah, mutlak dilakukan reformasi pembelajaran sejarah.

Sementara itu, staf peneliti Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas negeri Medan (Unimed), Erond Damanik, merujuk pada pendapat GJ Resink Tahun 1987 dalam bukunya Raja dan Kerajaan Yang Merdeka Di Indonesia Tahun 1850-1910. Disebutkan bahwa dalam kurun waktu tahun 1850 hingga 1910, masih banyak daerah di Indonesia yang masih merdeka atau belum diduduki oleh Kolonial Belanda.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masa Indonesia dijajah Belanda tidak benar selama 350 tahun, karena hingga tahun 1907 masih banyak wilayah yang bebas dari pengaruh Belanda.

Misalnya, di Sumatera Utara ada perang Sisingamangaraja (1887-1907), Kiras Bangun (1901-1905), Rondahaim (1870-1889), maupun Datuk Sunggal masih mengobarkan perang terhadap Belanda termasuk wilayah Aceh.

"Justru yang benar adalah sebaliknya, yakni Belanda membutuhkan waktu sekitar 300 tahun untuk menaklukkan seluruh wilayah di Indonesia. Jadi, mari sama-sama kita luruskan perjalanan bangsa ini. Kita tidak pernah dijajah selama 350 tahun, tapi justru yang terjadi adalah Belanda memerlukan waktu selama 300 tahun untuk menaklukkan kita," katanya. (kompas)
Written by: Paling Seru
Paling Seru, Updated at: 17.23

Harga Kebutuhan Pokok Masih Tinggi

Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu memastikan semua stok kebutuhan bahan pokok cukup untuk keperluan bulan puasa dan Idul Fitri. Hanya saja, di lapangan, harga-harga tetap bertahan tinggi. Cuaca mengganggu produksi. Jalan rusak ikut mendorong harga. Aksi spekulan kian membubungkan harga.

Harga-harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar di Surabaya, Jawa Timur, diakui meningkat sekitar 7 persen menjelang bulan Ramadhan. Harga ini tetap tinggi dan diperkirakan akan terus meningkat menjelang Idul Fitri.

”Kenaikan harga untuk bahan pokok berkisar 7 persen, sedangkan untuk bahan pokok olahan mencapai 4 persen,” kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim Arifin T Hariadi, pekan lalu, di Surabaya.

Beberapa kebutuhan pokok yang harganya naik antara lain beras IR 64 yang bulan lalu Rp 5.600 per kilogram kini menjadi Rp 6.100 per kilogram, daging ayam ras yang bulan lalu Rp 24.000 per kilogram kini menjadi Rp 26.000 per kilogram, dan telur ayam ras yang bulan lalu Rp 13.500 per kilogram kini menjadi Rp 14.500 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada cabai rawit yang naik dari Rp 30.000 per kilogram menjadi Rp 38.000 per kilogram.

Kenaikan drastis terjadi pada harga daging sapi yang bulan lalu hanya Rp 58.000 per kilogram kini menjadi Rp 64.000 per kilogram. Sedangkan penurunan harga hanya terjadi pada bawang putih yang awalnya Rp 24.000 per kilogram menjadi Rp 23.000 per kilogram.

”Harga tergantung dari pedagang. Kami mengambil dengan harga tinggi tentu juga menjual dengan harga tinggi,” tutur Jaesan, salah seorang pedagang di Pasar Genteng, Surabaya.

Dari pemantauan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Usaha Kecil Menengah, dan Koperasi Provinsi DIY diketahui, harga sejumlah komoditas pangan naik sejak dua bulan lalu dan sampai sekarang masih stabil tinggi. ”Harga sejumlah komoditas sudah mulai turun, tapi mendekati Lebaran bisa jadi naik lagi,” kata Kepala Seksi Pengadaan dan Penyaluran Disperindakop dan UKM Sri Hartati.

Di Kota Solo, Jawa Tengah, harga-harga meningkat sekitar 30 persen, seperti daging sapi, daging ayam, minyak goreng, beras, dan cabai. Di Pasar Legi, misalnya, harga daging ayam broiler mentah naik Rp 2.000 per kilogram sejak sepekan terakhir dari semula Rp 23.000 kini Rp 25.000 per kilogram atau naik 8 persen.

”Pasokan ayam agak tersendat. Hari Kamis saya tidak dapat kiriman ayam. Padahal hari itu saya dapat pesanan 300 potong. Terpaksa uang pembeli saya kembalikan,” kata Ari, salah seorang pedagang di Pasar Pagi Solo, Jumat lalu.

Laporan kenaikan harga juga terjadi di sejumlah daerah, seperti Jakarta, Tangerang, Medan, Lampung, Palembang, dan Makassar. Akibat harga yang bertahan tinggi, konsumen mulai menurunkan jumlah barang pembelian mereka.

Diakui oleh pedagang, selain permintaan meningkat, pasokan barang yang terganggu dan ulah pedagang menahan barang juga membuat harga semakin melambung.

Mengurangi pembelian

Akibat harga kebutuhan pokok yang bertahan tinggi, para konsumen memilih mengurangi jumlah barang yang dibeli.

Manihuruk, pedagang kebutuhan sehari-hari di Jalan Gagak Hitam, Medan, Jumat, mengatakan, perlu pintar-pintar mengatur belanjaan dan menetapkan harga agar bisa belanja dan tidak ditinggalkan pembeli.

Yani, ibu rumah tangga di Tanjungsari, Medan, mengatakan sudah biasa harga naik menjelang puasa. Para ibu sudah membiasakan diri dengan masalah klasik tiap tahun, yakni kenaikan harga menjelang puasa dan Lebaran. ”Gimana lagi, harus pintar ngatur uanglah,” kata Yani.

Dwi Susiati (47), ibu rumah tangga warga Langenharjo, Sukoharjo, Jawa Tengah, mengatakan, ia terpaksa mengurangi pembelian beras agar bisa membagi penghasilannya cukup untuk semua kebutuhan. Penghasilannya Rp 12.000 per hari digunakan untuk belanja makanan keluarga, ongkos, dan biaya sekolah anak, dan lainnya.

”Kalau biasanya beli beras 1 kilogram, sekarang 0,5 kilogram saja. Sehari-hari kami makan pakai tahu dan tempe. Kadang-kadang saya dan suami tidak makan, yang penting anak-anak dulu. Seminggu sekali saya usahakan pakai daging, seperti kepala ayam, supaya ada gizinya,” kata Dwi Susiati.

Sikap konsumen ini membuat kalangan pedagang juga risau dan bingung. Partinem dan sejumlah pedagang bahan makanan yang ditemui di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, pun mengeluh. Harga tinggi membuat konsumen mengurangi belanja mereka.

”Yang biasanya beli 1 kilo, sekarang mengurangi jadi 0,5 atau malah 0,25 kilogram. Harga berubah setiap saat. Saya kalau harganya tinggi, mau ambil barang jadi ragu-ragu. Bisa habis terjual apa tidak,” tutur Partinem.

Meski demikian, harga-harga di sejumlah daerah mulai berangsur turun karena pasokan yang mulai lancar. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar I Wayan Gatra penurunan harga di daerahnya mulai terjadi karena pasokan mulai lancar dari Pulau Jawa dan Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Ia membenarkan bulan lalu pasokan tersendat karena pengaruh cuaca yang menyulitkan pengiriman lewat laut serta kegagalan panen di Pulau Jawa.

”Kami berupaya mengantisipasi dengan mengimbau kepada para distributor bahan pokok agar selalu memiliki cadangan sehingga mampu menstabilkan harga. Kalau harga sudah melonjak, kami pun mengimbau membuka pasar murah,” kata Gatra, kemarin.

Sementara Obrin Saleh (49), salah satu distributor beras dan gula di Pasar Induk Jaka Baring, Palembang, menegaskan, kenaikan harga beras di sejumlah pasar tradisional Kota Palembang terjadi karena ada penurunan stok di tingkat distributor maupun pedagang pasar. Alasannya, mayoritas pengepul yang merupakan pemasok rutin bagi distributor mulai mengurangi jatah hingga 50 persen, selama tiga minggu terakhir.

Obrin menduga para pengepul beserta para spekulan sengaja menahan suplai ke pasar agar terjadi lonjakan harga. Diperkirakan tindakan itu dilakukan untuk memanfaatkan momen Ramadhan yang sebentar lagi tiba dengan tujuan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.(Tim Kompas)
Written by: Paling Seru
Paling Seru, Updated at: 17.57

Kenapa Soekarno Memotong Nilai Rupiah

Wacana soal redenominasi atau penyederhanaan nilai nominal rupiah mengingatkan kembali pada peristiwa sanering atau pemotongan nilai riil uang rupiah (sanering) pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Kecemasan sempat merebak gara-gara redenominasi dianggap seperti halnya sanering yang menimbulkan kekacauan di masyarakat lantaran duit mereka tiba-tiba tidak ada harganya.

"Nasabah bank dan investor asing sempat panik karena semula dipikir Bank Indonesia akan melakukan sanering," kata Ketua Umum Himpunan Bank-Bank Umum Nasional Swasta (Perbanas) Sigit Pramono kepada VIVAnews di Jakarta, Kamis, 5 Agustus 2010.

Mereka panik, kata dia, karena trauma peristiwa 50 tahun lalu. "Orang-orang tua kita tentu masih ingat betapa kepanikan muncul karena tiba-tiba kekayaannya menurun akibat kabijakan sanering," kata dia.

Jika mengacu kembali pada masa pemerintah Soekarno, kebijakan sanering dilakukan pada 25 Agustus 1959. Tujuannya, untuk mengendalikan inflasi yang demikian tinggi. Caranya, pada saat itu, nilai uang pecahan Rp500 dan Rp 1.000 dipotong menjadi Rp50 dan Rp100.

Bahkan, bukan cuma sanering yang dilakukan. Namun, pemerintah juga serta membekukan simpanan giro dan deposito sebesar 90% dari jumlah di atas Rp25.000 yang akan diganti menjadi simpanan jangka panjang.

Pada 1958-1959, Indonesia memang tengah menghadapi persoalan inflasi yang tinggi. Bayangkan, pada tahun itu, dengan jumlah uang beredar Rp29.372 juta inflasi sudah mencapai 46 persen. Pada 1959, jumlah uang beredar melonjak Rp5.517 juta menjadi Rp34.889 juta. Jumlah uang beredar pada 5 dekade lalu memang tidak seperti sekarang yang mencapai ratusan triliun rupiah.

Secara eksternal, hal tersebut disebabkan oleh resesi di negara-negara industri yang mengakibatkan turunnya permintaan harga bahan mentah sehingga pendapatan hasil ekspor merosot. Secara internal, kondisi ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh ketegangan politik dalam negeri yang memuncak pada kurun waktu 1957-1958.

Indonesia juga terlibat dalam konfrontasi dengan Belanda berkaitan dengan masalah Irian Barat sehingga membutuhkan biaya besar. Selain itu, bank-bank juga memberikan kredit dalam jumlah besar kepada perusahaan dan yayasan pemerintah sebesar Rp5.257 juta, termasuk tambahan kredit kepada perusahaan asing yang dinasionalisasi. Akibatnya, jumlah uang beredar melonjak sangat tajam.

Ironisnya, lonjakan uang beredar besar-besaran tidak diimbangi dengan persediaan barang, baik produksi dalam negeri maupun impor. Akibatnya harga barang-barang dan biaya hidup melonjak tajam. Jika pada 1958, laju inflasi 46 persen, maka pada 1959 inflasi juga tinggi mencapai 22 persen. Pada 1960, inflasi juga tembus 36 persen. Itu tentu berbeda dengan kondisi sekarang, setelah lima tahun dimana inflasi rata-rata di kisaran 5-6 persen per tahun.

Buntut dari berbagai kebijakan ini, bukannya menyelesaikan masalah, tetapi malah memperburuk situasi. Bank-bank mengalami kesulitan likuiditas, yang ditanggapi oleh Bank Indonesia (BI) melalui pemberian kredit likuiditas kepada bank-bank. BI juga menangguhkan kebijakan pembatasan kredit.

Kesulitan likuiditas membuat bank-bank tidak bisa memberikan kredit kepada perusahaan untuk kegiatan ekspor, impor, produksi, dan distribusi. Akibatnya, berpengaruh pada kenaikan harga barang dan biaya hidup tahun 1959. Bahkan, inflasi terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai puncaknya pada 1966 dengan inflasi sebesar 635,5 persen.

Tindakan ini dianggap gagal ini, ternyata dilakukan pemerintah tanpa berkoordinasi dengan BI. Akibatnya, Gubernur BI pada waktu itu, Mr. Loekman Hakim, mengajukan pengunduran diri pada presiden Soekarno.

Sumber: Buku Sejarah BI (viva)
Written by: Paling Seru
Paling Seru, Updated at: 14.48
Diberdayakan oleh Blogger.